PANGKALPINANG,BABELFAKTA – Ada dugaan kerugian keuangan negara kembali terjadi di PT Timah, kerugian keuangan sekitar Rp. 300 Miliar dari pembelian biji timah yang tidak jelas asal usulnya dan kerugian pendapatan Rp. 400 Miliar dari penjualan ilegal timah batangan yang tidak bisa dijual di pasar resmi.
Total kerugian keuangan PT Timah sebesar Rp. 700 Miliar tersebut melibatkan 12 perusahaan yang menjadi mitra PT Timah tersebut melibatkan Bos MIND ID, HPS, Petinggi PT Timah, ADV, serta pengusaha yang juga penasehat (advisor) Dirut Timah, EK alias Buyung.
Hal ini diungkap oleh Lembaga Pemantau Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Negara (LP3HN) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengusut tuntas penambangan dan penjualan timah ilegal. Diduga kasus tersebut menghancurnya nama baik PT Timah.
Untuk itu, LHP3HN mendesak dan meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini. Meminta Kejaksaan Agung agar bekerjasama dengan BPK dan atau BPKP untuk mengaudit pembelian biji timah dan penjualan hasil pemurnian bulan Januari – Maret 2024 sebab diduga kuat terjadi pemalsuan dokumen.
“Kami meminta Kejagung memeriksa semua dokumen sumber barang dan SPK yang dikeluarkan oleh PT Timah. Memeriksa semua pemilik Perusahaan penerima SPK yang merupakan kaki dan tangan kotor HPS untuk melakukan perampokan kekayaan Negara melalui PT Timah,” ungkap Sekjen LP3HN Muchsin.
Diduga ada keterlibatan 12 perusahaan dalam kasus ini, CV Bangka Bintang Sembilan, CV Bintang Cipta Perkasa, CV Dua Enam Pratama, CV El Hana Mulia, CV Harapan Bumi Hijau, CV Tin Bintang Sembilan, CV Pulau Tin Resources, CV Selby Selumar, CV Try Putra Wijaya, CV Tri Selaras Jaya Kokartim dan CV Nizam Almer Timah Sejahtera.
Berdasarkan data yang dihimpun LP3HN, terungkap banyaknya kegiatan ilegal yang diduga dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, ada pula praktik pengelembungan harga timah yang diduga dilakukan oleh PT Timah.
Setidaknya, ada 12 perusahaan yang mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT Timah selama tiga bulan Januari-Maret 2024 untuk lakukan penambangan dan penjualan timah.
“Data menunjukkan bahwa terdapat para penjual barang yang tidak dapat menjelaskan asal usul sumber biji timah yang dibeli, serta dugaan bahwa PT Timah berperan sebagai fasilitator penambangan ilegal, penadah biji timah ilegal, dan terlibat dalam pengrusakan ekologis yang merugikan negara,” ujar Ketua Umum LP3HN Saidin Sianipar yang dikutip, Rabu (29/5/2024).
LP3HN mencatat, setidaknya ada kerugian negara sebesar Rp. 700 Miliar dari penjualan ilegal timah batangan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar resmi.
Saidin juga menduga adanya keterlibatan pihak lain yang harus diusulkan dalam kasus tersebut.
Ia menegaskan, harus adanya transparasi dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan timah, di mana harus tahu asal-usul barang mulai dari pertambangan, pemurnian, hingga barang jadi.
“Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini diharapkan dapat membawa keadilan bagi negara dan menegakkan hukum terhadap pelaku ilegal yang merugikan negara,” jelas Saidin.
Dalam hal ini, surat desakan kepada Kejagung untuk mengusut kasus ini telah dilayangkan dan ditandatangani oleh Saidin Sianipar selaku Ketua umum dan Muchsin Abdullah, Sekjen L3PHN.
Di sisi lain, Saidin mengungkapkan, adanya pembiayaan 28 anggota DPR RI ke Italia dan Jepang oleh PT MIND ID, hanya saja belum direspon baik Kartika Wirjoatmodjo selaku Wamen BUMN maupun Robertus Billitea Deputi Bidang BUMN.(MJ01)