BPKP Bongkar Korupsi di PT Timah 300 T. Hasil Opini Wajar Laporan Keuangan Konsolidasian PT Timah 2015-2022 Diduga “Curang”

PANGKALPINANG,BABELFAKTA – Korupsi tata niaga komoditas Timah di Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 senilai 300 Triliun. Berbanding terbalik dengan hasil laporan keuangan konsolidasian PT Timah Tbk dari Tahun 2015 hingga 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan beralamat di Plaza 89 Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-7 No 6 Jakarta. Laporan Keuangan PT Timah Tbk selalu mendapatkan “Opini Wajar”.

Berdasarkan laporan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh kepada Pihak Kejaksaan Agung RI melaporkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selain kerugian Lingkungan 271 Triliun, ditemukan juga kerugian atas pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp 26,649 Triliun dan kerugian kerjasama Smelter swasta sebesar Rp 2,285 Triliun, Rabu (29/5/2024).

Hal ini menjadi pertanyaan besar masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengapa kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 T ini bisa terjadi ?. Padahal setiap tahun PT Timah Tbk hasil laporan keuangaan berdasarkan hasil audit mendapatkan Opini Wajar oleh Lembaga Auditor Independen yang diserahkan kepada para pemengang saham.

Dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut terdapat beberapa item yang menjadi pokok pemeriksaan/audit seperti, laporan Ekuitas, laporan Liabilitas, Aset, Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, Arus Kas, Posisi Keuangan, Hutang Piutang dan terdapat beberapa cacatan yang menjadi acuan untuk pertambangan timah jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) darat dan laut selalu bertambah dari tahun ke tahun dengan luasan 473.400 Ha.

Dengan mencuatnya kasus korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk senilai 300 T, patut diduga bahwa PT Timah Tbk dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan ada dugaan laporan keuangan konsolidasian disajikan secara curang dan pembohongan publik !

Sedangkan Auditor yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian yang diberikan oleh PT Timah Tbk. Apakah Auditor tersebut sudah melakukan audit sesuai standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau hanya sekedar memberikan opini wajar atas laporan keuangan tersebut ?

Berbeda dengan tahun 2015-2022, berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 jumlah IUP darat dan laut berkurang hanya 125 dengan luasan 472.912 Ha dan berlaku sampai dengan antara tahun 2025 dan 2033.

Kepemilikan langsung oleh perusahan atau anak perusahan PT Timah Tbk ada sekitar 13 anak perusahan antara lain PT DOK/DAK, PT Timah Industri, PT TIM, PT TAM, PT TAJ, PT KTR, RSBT, PT BTSM, PT TKPP, dan PT TBBE yang usahanya berbasis di Indonesia, sedangkan di luar negeri ada Indometel (London) Limited (LI) di Inggris, Great Force Trading Limited (GFT) di Hongkong dan Timah Investment Intemational Ltd di Singapura.(MJ01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *